JAKARTA – Taiwan sekali lagi mengecam keras pengumuman sepihak China mengenai pembaharuan penerapan rute penerbangan W122 dan juga W123 tanpa konsultasi bilateral. Hal itu lantaran dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan regional dan juga perdamaian lalu stabilitas dalam Selat Taiwan.
Pada tanggal 30 Januari tahun ini, Administrasi Penerbangan Sipil China secara sepihak membatalkan perjanjian lintas selat yang mana dicapai pada tahun 2015 pada tiga rute penerbangan M503, W122 kemudian W123.
Pada tanggal 18 April 2024 sudah pernah disampaikan secara sepihak bahwa rute penerbangan W122 lalu W123 akan dirilis banyaknya enam kali pada satu hari. Langkah ini tidak ada hanya sekali melanggar peraturan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), tetapi juga berdampak penting terhadap keselamatan penerbangan dalam kawasan Asia-Pasifik lalu perdamaian dan juga stabilitas dalam Selat Taiwan, juga mengurangi kekuatan status quo serta landasan rasa saling percaya dalam Selat Taiwan.
“Kami mengecam keras tindakan Tiongkok yang dimaksud bukan bertanggung jawab lalu menyerukan untuk Tanah Air lalu planet internasional untuk bersama-sama mendesak Tiongkok agar segera melakukan perundingan dengan Taiwan mengenai persoalan hukum ini,” ungkap Taipei Economic and Trade Office (TETO).
Bagian 4.2.6 dari “Manual Perencanaan Layanan Lalu Lintas Udara” ICAO menetapkan, bahwa pembaharuan terhadap jaringan penerbangan apapun harus dikoordinasikan dengan semua wilayah informasi penerbangan yang mana berdekatan.
“Wilayah Berita Penerbangan Matsu Taiwan” berbatasan dengan rute penerbangan W122, juga “Wilayah Berita Penerbangan Kinmen Taiwan” berbatasan dengan rute penerbangan W123 dengan titik terdekat semata-mata berjarak 1,1 mil.
Namun, China mengumumkan inovasi pada jaringan penerbangan yang dimaksud tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Administrasi Penerbangan Sipil Taiwan, yang tersebut merupakan satu-satunya otoritas yang mana bertanggung jawab melawan “Wilayah Pengetahuan Penerbangan Taiwan”. Hal ini merupakan pelanggaran kritis terhadap peraturan ICAO dan juga menggarisbawahi sifat otoriter Tiongkok yang mana tiada bertanggung jawab.
Taiwan juga Nusantara miliki kerja sejenis dan juga pertukaran yang digunakan erat. Saat ini, terdapat sekitar 400.000 warga negara Nusantara yang tersebut tinggal, belajar, juga bekerja ke Taiwan. Kedamaian juga stabilitas pada Selat Taiwan sangat berkaitan dengan kepentingan sektor ekonomi serta perdagangan utama Tanah Air juga proteksi warga negara Indonesia.
Pengumuman sepihak Tiongkok mengenai pembaharuan serta membuka rute penerbangan dinilai melanggar peraturan ICAO juga akan menghancurkan perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan dan juga kawasan dan juga keamanan masyarakat.
Taipei Economic and Trade Office in Indonesi menyerukan terhadap industri, pemerintah, akademisi, penelitian dan juga media Indonesia untuk menanggapi hal ini dengan serius juga bersama-sama mendesak Tiongkok untuk bernegosiasi dengan Taiwan guna mengurus kemungkinan risiko penerbangan.
Artikel ini disadur dari Taiwan Kecam China Soal Perubahan Rute Penerbangan tanpa Konsultasi Bilateral
