JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi anggaran pemilihan umum 2024 mencapai Rp26 triliun per 1 April 2024. Realisasi anggaran ini setara 67,9% dari pagu sebesar Rp38,3 triliun.
“Artinya hampir 70% atau 67,9% sudah ada terbelanjakan akibat memang benar pilpres ke bulan Februari ini mengharuskan belanja yang digunakan ada di depan atau front loading. Itu dari mulai KPU, Bawaslu yang dimaksud paling besar,” jelas Sri Mulyani di konferensi pers APBN KITA Edisi April 2024, Hari Jumat (26/4/2024).
Sri Mulyani meminta-minta pertanggungjawaban belanja anggaran pemilihan umum tahun ini untuk KPU, Bawaslu dan juga Kementerian/Lembaga terkait. Dia berharap pertanggungjawan yang dimaksud anggaran telah mulai disusun oleh pemakai anggaran. “Jadi untuk pilpres ini dikarenakan telah selesai kita harapkan nanti pertanggungjawaban belanja sudah ada mulai disusun,” jelasnya.
Menurut ia dari realisasi belanja pilpres Rp26 triliun pemakaian belanja KPU kemudian Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun. Anggaran yang disebutkan untuk operasional kemudian honorarium badan-pengawas adhoc, pengadaan barang juga jasa, pelaksanaan-pengawasan pemungutan serta penghitungan suara, keperluan sarana IT pemilu, pengawasan logistik, sampai penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu.
Kemudian melalui 14 K/L lain untuk pengamanan pilpres dan juga pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, pemenuhan almatsus pengamanan pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik pelopor pemilu, hingga pemantauan persidangan perkara Pemilu. Total dari 2022-2024 anggaran penyelenggaraan pilpres Rp71,3 triliun. Rinciannya yakni realisasi 2022 sebesar Rp3,1 triliun, realisasi sementara 2023 Rp29,9 triliun juga alokasi 2024 sebesar Rp38,3 triliun.
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Minta Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Rp26 Triliun
