Berita

Soal Starlink, Evita Peringatkan pemerintahan Agar Adil kemudian Ungkap Kemungkinan Bahaya Baru

12
×

Soal Starlink, Evita Peringatkan pemerintahan Agar Adil kemudian Ungkap Kemungkinan Bahaya Baru

Sebarkan artikel ini
Soal Starlink, Evita Peringatkan pemerintahan Agar Adil kemudian Ungkap Kemungkinan Bahaya Baru

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty memohon pemerintah yang terlanjur memberikan “karpet merah” untuk Starlink , untuk bersikap adil lalu konsisten. Jika tidak, Evita gelisah dua hingga tiga tahun lagi perusahaan telekomunikasi serta internet pada Tanah Air berpotensi bangkrut, serta negara kehilangan kontrol dengan segera menghadapi infrastruktur komunikasi.

“Saya harap pemerintah mendengar juga pengumuman operator kita dalam pada negeri yang dimaksud selama ini telah lama berpartisipasi pada pembangunan telekomunikasi kemudian internet dalam Indonesia. Berikan dia equal playing field dengan keadilan pada pemberlakuan pemenuhan kewajiban masing-masing,” kata Evita, politikus PDI Perjuangan ini, Kamis (23/5/2024).

Evita mengaku heran, Elon Musk disambut bak raja, diberi karpet merah, dengan gampang diberikan market, padahal Indonesia punya acara satelit sendiri serta perubahan digital. Hebatnya lagi, sampai detik ini, pada waktu dibujuk-bujuk untuk pembangunan ekonomi Tesla pada Indonesia, Elon Mask malah pilih negara lain.

Menurut Evita, sebagai sesama pemain di lapangan usaha internet, Starlink harusnya memenuhi bermacam kewajiban yang digunakan sejenis seperti perusahaan lainnya, mulai dari kewajiban pembangunan badan usaha yang berkedudukan pada Indonesia, Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN), aspek prospek interferensi, penerapan kebijakan perpajakan juga pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kewajiban pemenuhan Quality of Service (QoS), hingga aspek pemeliharaan serta keamanan data, juga aspek kedaulatan bangsa.

Evita mengingatkan, regulasi yang digunakan tiada cukup ketat terkait layanan internet satelit seperti Starlink dapat menyulitkan operator telekomunikasi lokal untuk bersaing dengan perusahaan asing yang dimaksud mempunyai kemampuan besar. Terjalin juga persaingan yang digunakan tidaklah seimbang. Jika biaya langganan Starlink turun mendadak seperti yang mana direncanakan oleh perusahaan, operator telekomunikasi lokal di Indonesi kemungkinan besar kesulitan bersaing pada hal nilai layanan internet. Hal ini dapat mengarah pada penurunan jumlah keseluruhan pelanggan yang digunakan beralih ke Starlink.

“Ancaman-ancaman ini dapat berdampak negatif terhadap operator lokal pada Indonesia, baik dari segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun tempat bersaing di sektor telekomunikasi domestik. Oleh dikarenakan itu, diperlukan ada regulasi yang dimaksud jelas, kerja mirip dengan pemangku kepentingan, dan juga strategi kegiatan bisnis yang dimaksud adaptif. Ini adalah kalau tidaklah segera diatur, pada dua atau tiga tahun ke depan, semua perusahaan telekomunikasi juga internet di dalam Tanah Air mampu bangkrut,” kata Evita.

Evita menyebut, ketergantungan pada layanan internet satelit seperti Starlink yang digunakan dioperasikan oleh perusahaan asing dapat mengakibatkan negara kehilangan kontrol segera berhadapan dengan infrastruktur komunikasi, membatasi kemampuan untuk mengambil tindakan darurat atau koordinasi di situasi konflik.

“Semua alat sadap milik KPK, BIN, Polri, Kejaksaan akan tidak ada berguna oleh sebab itu tidak ada ada akses ke Starlink. Kemudian, kemungkinan campur tangan asing pada operasional komunikasi, juga masalah terhadap fungsi penting pemerintah juga militer pada koordinasi juga respons darurat,” ucapnya.

Tak hanya saja itu, ancaman akses yang tak diinginkan oleh negara asing atau entitas jahat terhadap infrastruktur satelit dapat mengakibatkan serangan siber seperti mata-mata atau penyalahgunaan data, yang digunakan dapat merugikan keamanan nasional.

“Penggunaan layanan Starlink yang tidaklah mengikutsertakan NOC (Network Operation Center) kemudian NAP (Network Access Provider) lokal dapat menghambat kemampuan pemerintah pada mengawasi lalu mengantisipasi kemungkinan ancaman keamanan siber,” ucapnya.

“Pemerintah kita sudah ada terlanjur kasih karpet merah ke Elon Musk sebelum regulasi yang kuat disiapkan. Ini adalah membahayakan kedaulatan digital juga keamanan negara. Saya minta agar regulasi tentang layanan ini diatur, harus adil, serta konsisten,” kata Evita

Artikel ini disadur dari Soal Starlink, Evita Peringatkan Pemerintah Agar Adil dan Ungkap Potensi Bahaya Baru