PARIS – Sebuah komisi kebijakan pemerintah Gabon menyerukan penutupan pangkalan militer Prancis di dalam negara Afrika Tengah serta peninjauan perjanjian pertahanan dengan Paris. Demikian dilaporkan Radio France Internationale (RFI).
Menurut RFI, usulan yang disebutkan disampaikan pada sebuah laporan pada dialog nasional yang dimaksud sedang berlangsung dalam ibu kota, Libreville, yang tersebut diselenggarakan oleh pemerintah militer Gabon dengan tujuan memulihkan negara yang dimaksud ke pemerintahan sipil.
Resolusi yang dimaksud dilaporkan akan diadopsi pada Hari Sabtu pada sidang pleno partisipan Dialog Nasional Inklusif (DNI), yang dimaksud diresmikan pada tanggal 2 April dan juga diharapkan selesai pada hari Selasa.
Prancis mempunyai sekitar 400 tentara yang digunakan ditempatkan pada pangkalannya, yang tersebut terletak di utara Libreville, yang tersebut bertugas melatih pasukan Gabon. Pada bulan September, Paris untuk sementara waktu menangguhkan kerja identik militer dengan negara yang disebutkan sebagai tanggapan menghadapi kudeta yang digunakan menggulingkan presiden lama Ali Bongo. Namun, lebih besar dari seminggu pasca menghentikan operasi, Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis mengumumkan bahwa mereka itu “secara perlahan” akan melanjutkan operasi tersebut.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sebastien Lecornu membenarkan tindakan tersebut, dengan mengklaim bahwa situasi urusan politik pada Libreville tidak ada dapat dibandingkan dengan situasi di Niger, di dalam mana Paris telah lama berulang kali menyatakan bahwa merekan tiada akan bekerja identik dengan apa yang digunakan mereka anggap sebagai pemerintahan militer yang “tidak sah”.
Seruan Gabon untuk mengakhiri operasi militer Prancis adalah yang terbaru dari kumpulan langkah sama yang dimaksud direalisasikan negara-negara bekas jajahan Prancis lainnya di beberapa tahun terakhir. Para pemimpin militer dalam Burkina Faso, Mali, juga Niger semuanya memutuskan hubungan pertahanan dengan Paris oleh sebab itu diduga gagal memerangi pemberontak jihad pada wilayah Sahel pada misi kontraterorisme selama satu dekade.
Penguasa militer Gabon Jenderal Brice Oligui Nguema, yang tersebut mengawasi kudeta pada Agustus untuk menghindari Bongo menjalani masa jabatan ketiga pasca 14 tahun berkuasa, bulan berikutnya menyatakan bahwa ia akan menghormati langkah DNI. Dia berjanji akan mendeklarasikan kembali kekuasaan pada Agustus 2025.
Pada dialog nasional selama sebulan, yang mana dilaporkan dihadiri oleh ribuan orang, diantaranya partai oposisi lalu pemimpin agama, subkomite lembaga kebijakan pemerintah mengusulkan agar negara Afrika yang mana kaya mineral yang disebutkan mengadopsi konstitusi baru.
“Mereka menginginkan konstitusi yang dimaksud kaku sehingga sulit untuk direvisi. Komunitas Gabon menginginkan eksekutif, khususnya Presiden Republik, mempunyai lebih banyak berbagai waktu untuk melaksanakan berubah-ubah kegiatan dunia usaha kemudian sosial,” RFI mengutip ketua komite, Telesphore Ondo.
Artikel ini disadur dari Negara Afrika Ini Segera Tutup Pangkalan Militer Prancis