JAKARTA – Komite Nasional Pemuda Indonesi (KNPI) menilai, terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) merupakan sejarah bagi anak muda.
Hal itu disampaikan Ketua Umum KNPI Putri Khairunisa pada waktu menyelenggarakan Wadah Guntur dengan tema “Politisasi Anak Haram Konstitusi Pasca Putusan Sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi RI” yang diadakan oleh Lingkup Hukum, Pertahanan, kemudian Ketenteraman Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).
Hadir pada diskusi tersebut, dalam antaranya Ketua Area Kumhankam PB HMI Rifyan Ridwan Saleh, politikus H Yadi Saputra, Ketua Umum KNPI Putri Khairunnisa, serta Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi. Dalam diskusi yang dimaksud para narasumber memberikan pandangannya secara komprehensif.
Ketua Lingkup Kumhankam PB HMI Rifyan Ridwan Saleh mengatakan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada perkara sengketa Pilpres 2024 maka fokus kita adalah menyatukan kembali kelompok-kelompok yang mana sempat memanas akibat pesta demokrasi.
“Kami mengundang semua elemen masyarakat untuk kembali bersatu. Bersama-sama kita kawal pemerintahan baru,” ujarnya, Akhir Pekan (28/4/2024).
Ketua Umum KNPI Putri Khairunisa memaparkan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah ada sesuai dengan aturan, maka tidaklah ada anak haram kontitusi. Politisasi persoalan isu yang dimaksud harus diakhiri.
Nissa juga menyatakan, beberapa pihak yang digunakan mengungkapkan anak haram konstitusi itu sesungguhnya sudah pernah keliru. Sebab anak muda ini sesungguhnya sedang menjalani serta menggunakan haknya sebagai warganegara, hak dipilih dan juga memilih.
“Dengan adanya anak muda yang tersebut mengatur dalam Nusantara yang dimaksud diwakili oleh Mas Gibran ini sudah menorehkan sejarah baru bagi kaum muda dalam Indonesia, sehingga anak muda tak dapat dianggap terus-menerus tidaklah siap lagi. Anak muda juga tidaklah boleh ragu-ragu atau menganggap diri bahwa dikarenakan masih muda kita tak mampu,” ujarnya.
Nissa menambahkan, anak muda harus diberi kepercayaan. Anak muda yang mana ingin progresif bertarung demi memajukan bangsanya tak boleh dihalang-halangi. “Jadi isu tentang Anak Haram Konstitusi ini hanya saja politisasi sekadar untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah para pemuda dengan kepentingannya,” jelas Nissa.
Nissa juga menyampaikan, secara hukum putusan Nomor 90 serta putusan sengketa pilpres telah lama menguatkan bahwa Anwar Usman cuma individu yang terjebak dari pihak tertentu. “Anwar Usman secara kebijakan pemerintah dianggap sebagai ancaman jikalau beliau masih berubah menjadi Ketua MK. Olehnya dikarenakan persoalan ini secara hukum sudah pernah jelas maka menurut saya, Anwar Usman harus dipulihkan nama baik lalu kedudukannya menjadi Ketua MK,” tandasnya.
Nissa mengkaji rakyat sudah ada cerdas terhadap persoalan pilpres. Sikap kenegarawanan Anwar Usman telah terjadi termanifestasi di putusan Nomor 90 yang tersebut diterima luas oleh seluruh rakyat Nusantara yang tersebut dibuktikan dengan kemangan Prabowo-Gibran. “Sekaligus telah terjadi menunjukan bahwa rakyat berharap banyak serta menanti pemimpin muda dalam Indonesia,” tutup Nissa
Artikel ini disadur dari KNPI dan PBHMI Ajak Masyarakat Bersama-sama Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
