JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Hugua mengusulkan kebijakan pemerintah uang atau money politics dilegalkan pada penyelenggaraan kontestasi politik. Dia berharap usulan ini diatur di peraturan teknis KPU.
Usulan ini disampaikan Hugua pada waktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan (DKPP), dan juga pemerintah.
“Karena money politics ini keniscayaan, kita juga tidak ada money politics tidaklah ada yang digunakan pilih, tak ada yang digunakan pilih dalam masyarakat akibat atmosfernya beda,” ujar Hugua.
“Jadi kalau PKPU ini istilah money politics dengan cost politics ini coba dipertegas serta bahasanya dilegalkan hanya batas berapa, sehingga Bawaslu juga tahu bahwa kalau money politics batas ini harus disemprit,” sambungnya.
Menurut dia, kalau tak dilegalkan maka hambatan kebijakan pemerintah uang tidak ada akan selesai. Akibatnya, pertarungan yang dimaksud terjadi hanya sekali antara penduduk yang mana mempunyai modal besar.
“Kalau barang ini tiada dilegalkan kita kucing-kucingan terus yang dimaksud akan pemenang nanti ke depan adalah saudagar. Jadi pertarungan para saudagar bukanlah lagi pertarungan para negarawan politisi dan juga negarawan, tetapi saudagar lantaran nggak punya uang pasti tak akan menang rakyat tidak ada akan memilih lantaran ini atmosfer keadaan lingkungan masyarakat,” ungkapnya.
Sehingga, Hugua berpandangan bahwa bisa saja hanya kebijakan pemerintah uang dilegalkan dengan ditetapkan batasannya. “Kita legalkan semata dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimal Rp20 ribu atau Rp50 ribu atau Rp1 jt atau Rp5 jt oleh sebab itu ini permainan di situ,” katanya.
Usulan ini secara langsung ditolak Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Menurut dia, semangat undang-undang tegas memberantas praktik kebijakan pemerintah uang.
“Ya sebenarnya semangat kita ini mau ubah UU pemilu. Pokoknya mau Rp1 pun harus kena tangkap. Jadi apalagi PKPU. Memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa situasi pemilihan umum kemarin tak wajar bahasanya Pak Hugua,” ujarnya.
Justru yang mana perlu dikerjakan adalah memperbaiki undang-undang agar perbuatan urusan politik uang tidaklah kerap terjadi ketika pemilu. “Caranya kita harus perbaiki menghasilkan aturan yang mana lebih lanjut kuat lebih lanjut keras supaya itu tiada terjadi,” ucapnya.
Artikel ini disadur dari Anggota DPR dari PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Kok Bisa?
