JAKARTA – Analis Sosial Politik Karyono Wibowo menafsirkan koalisi gemuk tak jarang menyebabkan pemerintahan tiada efektif serta tiada efisien. Apalagi, kata dia, apabila prinsip dasar pembentukan kabinet pemerintahan sekadar dimaknai bagi bagi kekuasaan, maka orientasi perkembangan nasional sanggup bergeser berubah menjadi sekadar pemenuhan kepentingan kelompok.
“Karenanya, diperlukan ada partai di luar pemerintahan yang digunakan berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance yang tersebut diharapkan meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power),” kata Karyono, Hari Minggu (28/4/2024).
Dia mengakui model koalisi kabinet pemerintahan pada sistem presidensial dalam Tanah Air khas, berbeda dengan Amerika Serikat serta negara lainnya. Dia menuturkan, di dalam Tanah Air khususnya pascareformasi, format koalisi partai pada penyusunan kabinet tambahan menggunakan pendekatan merangkul lawan urusan politik yang digunakan bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.
“Pemenang pilpres tidaklah mengambil semua tempat (the winner take all) di pemerintahan. Maka wacana bergabungnya partai Nasdem, PKB, juga partai lainnya yang tersebut kalah di pilpres bukanlah hal baru,” tuturnya.
Dia mengatakan, kabinet pemerintahan sebelumnya juga dibentuk dengan merangkul partai-partai ke luar koalisi yang mana berubah menjadi lawan kebijakan pemerintah di kompetisi pilpres. Dia menambahkan, hal itu terbentuk untuk mengatasi problematika presidensialisme dalam berada dalam sistem multipartai.
“Problematika sistem presidensial pada umumnya berlangsung saat dikombinasikan dengan sistem multipartai, apalagi tidak ada ada single majority party yang tersebut memperoleh kata-kata lebih banyak dari 50 persen plus 1,” ucapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, persoalan kerap muncul ketika berlangsung fragmentasi dan juga polarisasi yang tinggi, sehingga berdampak pada sikap kebijakan pemerintah dalam parlemen yang dimaksud dapat mengganggu relasi lembaga eksekutif dengan legislatif. Atas dasar itulah, lanjut dia, siapa pun pemenang pilpres cenderung mengambil langkah urusan politik kompromis dengan merangkul lawan urusan politik untuk mengelak deadlock.
“Sistem ini pada satu sisi menciptakan stabilitas pemerintahan tetapi ke sisi lain kabinet pemerintahan yang digunakan dibentuk dari hasil kompromi ini menyebabkan prinsip checks and balances tiada berjalan maksimal,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Koalisi Gemuk Dinilai Tak Jarang Sebabkan Pemerintahan Tidak Efisien
