Jakarta – Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu) membeberkan kesempatan Indonesia berubah jadi mediator secara segera di konflik Israel-Palestina seperti yang dijalankan Qatar, Amerika Serikat, Mesir juga negara-negara lainnya. Meski adanya aspirasi, Kementerian Luar Negeri mengutarakan Negara Indonesia belum memainkan peran mediator hingga ketika ini.
L. Amrih Jinangkung, Direktur Jenderal Hukum serta Perjanjian Internasional pada Kemlu, mengungkapkan selama ini Indonesi tambahan banyak berdiplomasi saja, tidak secara dengan segera menengahi pihak-pihak yang digunakan terlibat. “Peran kita belum sampai ke sana,” kata Amrih, menjawab pertanyaan wartawan pada acara jumpa pers ke kantor Kementerian Luar Negeri, Ibukota Indonesia Pusat pada Senin, 22 Juli 2024.
Amrih mengatakan, Indonesia sejumlah berperan di konteks diplomasi secara luas maupun secara khusus. Ia menggambarkan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berubah jadi utusan khusus untuk bertemu berubah-ubah pihak yang terlibat dengan beberapa negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Meski demikian, fungsi mediator belum dijalankan Indonesia.
Sedangkan Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Asia Pasifik kemudian Afrika Kementerian Luar Negeri RI, menyatakan aspirasi berubah menjadi mediator secara secara langsung merupakan hal yang dimaksud kerap didengar oleh kementerian itu. Terlebih, Indonesi terus-menerus ingin mengambil bagian juga pada menyimpan ketertiban dunia.
Kendati demikian, Kadir mengungkapkan setiap konflik mempunyai dinamika per individu yang harus diperhatikan. Menurut penilaiannya, ada negara-negara tertentu yang tersebut berada di sikap tambahan tepat untuk mengambil peran tambahan besar.
“Bukan berarti indonesia tidak ada mau, tapi kami juga memperhatikan dinamika urusan politik yang dimaksud terjadi. Oleh karenanya kami harus realistis kemudian pragmatis untuk mengawasi peran kita (Indonesia),” kata dia.
Menambahkan contoh sebelumnya, Abdul Kadir memaparkan Menlu Retno pada waktu ini juga banyak melakukan lawatan ke luar negeri untuk berdiplomasi ihwal isu Palestina dengan sesama menlu dari banyak negara, termasuk lima anggota terus Dewan Keselamatan PBB yaitu Cina, Prancis, Rusia, Inggris, and Amerika Serikat.
“Ini menunjukkan peran terlibat kami. Kementerian Luar Negeri selalu menyokong bagaimana menghentikan semua kekerasan di dalam Kawasan Gaza pada waktu ini, menjamin tersalurkannya tanpa hambatan bantuan kemanusiaan, kemudian yang tersebut terakhir adalah mewujudkan two-state solution,” tuturnya.
Terbaru, negosiasi gencatan senjata dan juga pembebasan sandera antara negara Israel serta organisasi Hamas akan berlanjut pekan ini, dengan kelompok dari negara Israel dikabarkan akan berangkat paling lambat Kamis, 25 Juli 2024. Kantor Pertama Menteri Netanyahu tiada menyebutkan secara spesifik kedudukan perundingan pada pernyataannya.
Hingga berita ini ditulis, upaya perdamaian Israel-Hamas yang tersebut ditengahi Mesir, Amerika Serikat lalu Qatar masih nihil. Sementara, Cina juga sedang memainkan peran sebagai tuan rumah perundingan antara kelompok Hamas juga Fatah untuk mencapai rekonsiliasi di dalam Beijing.
Pilihan editor: Turki Sebut negeri Israel Harus Dihukum agar Kekejaman ke Kawasan Gaza Tidak Ditiru
Ikuti berita terkini dari Tempo.co pada Google News, klik di sini
Artikel ini disadur dari Kementerian Luar Negeri Buka Suara soal Peluang Indonesia Jadi Mediator Israel-Palestina