JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menyatakan tiada ingin mengomentari apa yang tersebut telah dilakukan bermetamorfosis menjadi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilihan raya (DKPP) yang dimaksud menjatuhkan sanksi peringatan tegas terhadap dirinya kemudian seluruh komisioner KPU. Apalagi sikap KPU merupakan pihak teradu pada aduan ini.
Sehingga, Hasyim menafsirkan kurang elok jikalau dirinya harus memberikan tanggapan melawan putusan tersebut. “Kalau kena sanksi atau dijatuhi sanksi ya telah kita terima, bukan kemudian kita komentari ke luar,” ujar Hasyim, Kamis (16/5/2024).
Kendati demikian, putusan DKPP ini berubah menjadi pembelajaran penting bagi KPU untuk lebih banyak maksimal pada mengurus data pemilih. Terlebih sebentar lagi ada perhelatan pemilihan gubernur serentak 2024.
“Tentu belaka kami mencoba semaksimal kemungkinan besar berkoordinasi dengan pihak-pihak yang tersebut punya otoritas untuk katakanlah yang digunakan punya kemampuan mengamankan data ke globus maya, kira-kira begitu,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan tegas terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari serta seluruh komisioner berhadapan dengan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pelanggaran kode etik terkait perkembangan kebocoran data yang diretas akun anonim Jimbo itu sebelumnya diadukan warga bernama Rico Nurfiansyah Ali.
“Menjatuhkan sanksi peringatan serius terhadap Teradu I Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Mochammad Afifuddin, Teradu Ill Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, juga Teradu VII August Mellaz. Masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” bunyi putusan Nomor 4-PKE-DKPP/I/2024.
Artikel ini disadur dari DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Soal Data DPT Bocor, Ketua KPU: Ya Sudah Kita Terima
