Berita

Diidentifikasi Pimpinan MPR, JK Soroti Persoalan Hukum Negara Indonesia

12
×

Diidentifikasi Pimpinan MPR, JK Soroti Persoalan Hukum Negara Indonesia

Sebarkan artikel ini
Diidentifikasi Pimpinan MPR, JK Soroti Persoalan Hukum Negara Negara Indonesia

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 lalu ke-12, Jusuf Kalla (JK) ditemui Pimpinan MPR untuk mendiskusikan sebagian persoalan bangsa, ke rumah JK, Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Kebayoran Baru, DKI Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2024). JK pun menyoroti tentang persoalan hukuk dalam Nusantara ini.

“Kunjungan silaturahim Pimpinan MPR untuk kita berbicara masa depan Indonesia, kita tiada balik ke belakang, bagaimana Indonesi lebih lanjut baik,” ujar JK pada kediamannya, Rabu (22/5/2024).

Menurutnya, harus ada langkah-langkah perbaikan untuk memproduksi Indonesi menjadi lebih lanjut baik. Sejumlah persoalan yang mana harus diperbaiki adalah praktek hukum pada Tanah Air ini juga sistem pemerintahan dalam Indonesia.

“Kita mengalami kesulitan dewasa ini, kesulitan hukum, semua warga mengkritisi bagaimana praktik hukum kita yang harus tambahan baik lagi,” jelasnya.

“Kedua, sistem pemerintahan ini yang digunakan kita terus menjaga presidensial, tapi presidensial yang kekal dikontrol oleh lembaga legislatif secara baik kemudian untuk itu cara mengontrolnya ya harus ada perencanaan jangka panjang,” tambahnya.

Selanjutnya kata dia, persoalan ekonomi Negara Indonesia sehingga semua itu harus adanya perencanaan jangka panjang. Lantas, janji yang mana memang benar telah dilakukan disampaikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pada waktu kampanye dahulu dijalankan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran juga tiada mengada-adakan sesuatu yang tersebut tak disampaikan pada waktu kampanye dahulu.

“Katakanlah subsidi yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi kita, bansos juga harus disesuaikan dengan status kemampuan pemerintah supaya terus konstruksi jalan,” ungkapnya.

“Jadi efisiensi dan juga tujuannya jelas yang digunakan ada targetnya, jangan ada proyek tanpa peringatan besar, itu tiada ada di janji kampanye, tidak ada ada di dalam ini, tiada ada ke perencanaan, secara tiba-tiba muncul ya,” sambungnya.

JK menambahkan, hal itu harus dilaksanakan untuk memproduksi Negara Indonesia berubah jadi lebih lanjut baik serta bisa jadi menghadapi persaingan dan juga tantangan ke depannya.

Artikel ini disadur dari Ditemui Pimpinan MPR, JK Soroti Persoalan Hukum Indonesia