Berita

KPK Terbitkan Larangan Bepergian ke Luar Negeri Terhadap 3 Orang pada Kasus Korupsi APD Kemenkes

11
×

KPK Terbitkan Larangan Bepergian ke Luar Negeri Terhadap 3 Orang pada Kasus Korupsi APD Kemenkes

Sebarkan artikel ini

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat larangan bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terhadap SLN (Dokter), ET (Swasta), lalu AM (Swasta) pada penyidikan persoalan hukum korupsi pada Kementerian Kesehatan. Surat larangan itu diterbitkan pada hari ini. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, mengemukakan larangan dikerjakan untuk menggalang kelancaran serangkaian penyidikan yang mana sedang dikerjakan KPK ihwal dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) pada Kementerian Bidang Kesehatan (Kemenkes). “Pengadaan menggunakan dana siap pakai pada Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2020,” kata ia di pernyataan resmi, Selasa, 25 Juni 2024.

Menurut dia, KPK meyakini para pihak yang tersebut masuk pada daftar cegah akan kooperatif mengikuti proses ini.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus di persoalan hukum dugaan korupsi pengadaan APD Kemenkes pada 2020 di dalam Gedung Merah Putih KPK hari ini, Kamis, 18 April 2024. Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu diperiksa sebagai saksi.

Dalam pemeriksaan itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menuturkan Ihsan Yunus dikonfirmasi antara lain pengetahuannya tentang dugaan turut dan juga di salah satu perusahaan pelaksana pengadaan APD ke Kemenkes.

KPK juga sudah memeriksa tiga saksi pada penyidikan tindakan hukum dugaan korupsi pengadaan APD penyebaran virus Corona di dalam Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan dikerjakan pada Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 9 Januari 2024.

“Saksi hadir dan juga dikonfirmasi pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya aliran uang dari pengadaan APD ke Kemenkes terhadap berubah-ubah pihak,” kata Ali, Rabu, 10 Januari 2024.

Adapun para saksi yang dimaksud diperiksa pada pada waktu itu ialah pejabat pembuat komitmen (PPK) Puskris Kesejahteraan Kemenkes tahun 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko, juga advokat Admiral Herdi Pratama. “Termasuk (aliran dana) ke pihak yang dimaksud ditetapkan sebagai terdakwa di perkara ini,” ujarnya.

KPK juga sudah pernah menetapkan tiga dituduh di dugaan korupsi APD ini. Selain Direktur Utama PT EKI Satrio Wibowo, dua terdakwa lainnya adalah PPK Budi Sylvana dan juga Direktur PT Permana Putra Mandiri (PPM), Ahmad Taufik “Pengadaan APD apa telah ada tersangka? Ya sudah ada ada,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 9 November 2023.

Ali mengungkapkan untuk pengumpulan bukti serta mengungkap peran perbuatan dari para pihak, penyidik KPK beberapa waktu kemudian melaksanakan upaya paksa dalam bentuk tindakan penggeledahan di wilayah Jabodetabek lalu Surabaya. “Lokasi yang disebutkan ke antaranya kantor BNPB, Kantor Pusat Krisis Bidang Kesehatan Kemenkes, salah satu ruangan di Kantor LKPP juga rumah kediaman dari para pihak yang mana ditetapkan sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 22 September 2023.

Nilai proyek pengadaan APD penyebaran virus Corona Tahun 2020 mencapai Simbol Rupiah 3,03 triliun. KPK menduga kerugian keuangan negara di korupsi APD ini mencapai beratus-ratus miliar rupiah.

Artikel ini disadur dari KPK Terbitkan Larangan Bepergian ke Luar Negeri Terhadap 3 Orang dalam Kasus Korupsi APD Kemenkes