Kita juga turut mengawal serangkaian itu ada yang namanya appraisal yang tersebut dikelola dengan baik…
Palangka Raya – Menteri Agraria dan juga Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN terus mengawal sosialisasi penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi 2.086 hektare lahan ke Ibu Daerah Perkotaan Nusantara atau IKN yang tersebut masih terkendala pembebasan lahan.
"Kita terus mengawal prosesnya. Baru sekadar saya kemarin mengomunikasikan dengan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni yang tersebut juga ketika ini menjalankan tugas sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN. Kita saling berbicara oleh sebab itu saya komunikasikan agar kita kawal bersama-sama terkait dengan 2.086 hektare yang dimaksud masih ada permasalahan dalam sana. Setiap kemarin itu sudah ada direalisasikan sosialisasi terkait dengan PDSK," ujar AHY dalam Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Hari Jumat (28/6).
Dia menambahkan bahwa bagi masyarakat yang tersebut ada di dalam banyak posisi tanah IKN yang penting mendapatkan PDSK tadi termasuk bisa jadi dikatakan uang ganti rugi, kerohiman juga lain sebagainya ada prosesnya.
"Kita juga turut mengawal rute itu ada yang digunakan namanya appraisal yang dimaksud dikelola dengan baik, ada mekanismenya, ada kelompok terpadu juga yang digunakan pada bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur di antaranya juga yang tersebut ada ke bawah Otorita IKN sendiri," katanya.
Mereka bekerja mirip dengan baik, lanjutnya, sehingga setelahnya tersosialisasi dengan baik bukan ada lagi kesulitan termasuk diterima secara umum oleh masyarakat, maka setelahnya itu akan dieksekusi juga setelahnya itu baru akan direlokasi dengan baik.
"Di situlah akan clean and clear semuanya, kita serahkan secara administrasi juga sanggup dibangun seperti yang mana direncanakan oleh OIKN. Ada dua yang bermetamorfosis menjadi prioritas di dalam antara 2.086 hektare tersebut, pertama ada (lahan) Ruas Tol IKN seksi 6A lalu 6B kemudian satu lagi untuk pengendalian banjir Sepaku," ujar AHY.
Sebagai informasi, Menteri Agraria lalu Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara akan segera menuntaskan lahan sekitar 2.086 hektare yang tersebut belum clean and clear di IKN.
Menurut dia, untuk IKN memang sebenarnya dari 36 ribu hektar tanah yang dimaksud dipersiapkan untuk pembangunan IKN, utamanya memang benar fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tak lama kemudian ada supporting system, distrik-distrik, education, cultural, serta sebagainya.
Dari 36 ribu hektare tersebut, ada 2.086 hektare yang masih dinyatakan belum clean and clear. Clean and clear itu pada intinya jangan sampai ada warga menduduki, kemudian jangan sampai belum ditangani dengan baik dan juga sesuai aturan.
Artikel ini disadur dari Kementerian ATR kawal sosialisasi PDSK untuk 2.086 hektare lahan di IKN
